Pemkab Nabire Gelar Konsultasi Publik RKPD 2027, Fokus Peningkatan SDM dan Ekonomi Lokal

NABIRE — Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan transparan.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Nabire, Yulianus Pasang, Selasa (24/2/2026), dengan melibatkan pimpinan dan anggota DPRK Nabire, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah daerah merencanakan pembangunan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

Menurutnya, konsultasi publik ini bertujuan menghimpun berbagai masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan agar rancangan awal RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Nabire.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Nabire tahun 2027 adalah “Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Penguatan Ekonomi Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat Nabire.”

Melalui tema tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, penurunan angka stunting, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pemberdayaan perempuan dan generasi muda.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan air bersih, sanitasi, perumahan layak huni, serta infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, penguatan ekonomi lokal juga menjadi prioritas melalui pengembangan potensi unggulan daerah, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas lokal, peningkatan investasi, serta pemberdayaan ekonomi berbasis kampung dan masyarakat adat.

Sekda Nabire menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Forum konsultasi publik ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan serta memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih aspiratif, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.